Pucuk Pimpinan Mahulu Teken NPHD Lahan Sekolah Nasional Terintegrasi, Pembangunan Ditargetkan Dimulai Oktober 2026

infoviral.id/, Mahakam Ulu – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, menghadiri kegiatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang, Kamis (30/7/2026).

Kehadiran Bupati Angela Idang Belawan dalam forum strategis tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam mendukung percepatan peningkatan mutu pendidikan nasional melalui penyediaan lahan sebagai dasar pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.

Program Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui pengembangan sekolah yang terintegrasi, modern, dan berstandar nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Angela Idang Belawan menegaskan bahwa dukungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terhadap program ini bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi, melainkan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi muda di Mahulu.

“Kami menyambut baik dan mendukung penuh program Sekolah Nasional Terintegrasi ini. Penyediaan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Mahulu merupakan bentuk komitmen kami dalam memastikan akses pendidikan yang lebih berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Bupati menjelaskan bahwa proses sertifikasi lahan saat ini masih berlangsung. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen mempercepat seluruh tahapan agar dapat diselesaikan sesuai target.

“Puji Tuhan kegiatan ini berjalan lancar. Walaupun sertifikat lahan belum selesai, kami berkomitmen mempercepat penyelesaiannya dan menargetkan rampung pada akhir Agustus. Dengan demikian, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dapat dimulai sekitar bulan Oktober,” katanya.

Menurut Angela, pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mempercepat proses sertifikasi lahan yang menjadi salah satu persyaratan utama pembangunan sekolah tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan menyampaikan kondisi serta kendala di Mahulu. Pemerintah pusat sangat mendukung dan siap membantu percepatan proses yang sedang berjalan. Saat ini tahapan sertifikasi sudah memasuki proses pengukuran dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya,” jelasnya.

Ia optimistis seluruh proses administrasi dapat diselesaikan tepat waktu dengan dukungan seluruh perangkat daerah sehingga pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dapat segera direalisasikan.

“Saya yakin jajaran Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat menyelesaikan proses ini sesuai target. Dengan begitu, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dapat segera terwujud sehingga anak-anak di Mahulu memperoleh akses pendidikan yang layak dengan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang modern,” ungkapnya.

Penandatanganan NPHD ini menjadi tahapan penting dalam mempercepat pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Mahakam Ulu. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan program tersebut mampu menghadirkan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Ir. Suharti, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal Gatot Suharwoto, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Faisal Syahrul, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Ojat Darojat, Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Peningkatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dan Kompetensi Guru Prof. Maila Dinia Husni Rahiem, Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Dr. Eko Susanto, serta para bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. (Adv).