Hadiri Rakor Keuangan se-Kaltim, Bupati Mahulu Ungkap Beban Fiskal Pembangunan Infrastruktur

infoviral.id/, Samarinda – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, menyampaikan sejumlah persoalan fiskal yang dihadapi daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalimantan Timur (Kaltim), yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (3/8/2026).

Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Stephanus Madang, Bupati Angela mengikuti forum yang dipimpin langsung Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Rakor tersebut menjadi wadah koordinasi pemerintah daerah dalam membahas berbagai dinamika pengelolaan keuangan serta tantangan pembiayaan pembangunan di wilayah Kaltim.

Dalam forum tersebut, Angela menekankan kondisi Kabupaten Mahulu yang masih berada dalam tahap percepatan pembangunan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan fiskal nasional.

Ia menjelaskan, Mahulu dihadapkan pada kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih sangat besar, sementara pemerintah daerah juga harus memenuhi ketentuan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.

“Kami saat ini masih dalam tahap pembangunan infrastruktur dasar yang sangat krusial. Di sisi lain, kami juga dituntut untuk memenuhi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen. Kondisi ini tentu menjadi dilema fiskal bagi kami, karena apabila dipaksakan, maka ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur akan sangat terbatas,” ujar Angela.

Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal tersebut berpotensi menghambat percepatan pembangunan yang masih menjadi kebutuhan utama masyarakat Mahulu. Karena itu, ia berharap terdapat kebijakan yang dapat mempertimbangkan karakteristik daerah yang masih dalam tahap bertumbuh dan mengejar ketertinggalan infrastruktur.

Angela juga mengingatkan adanya risiko sanksi berupa pemotongan anggaran pada tahun berikutnya apabila pemerintah daerah tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

“Jika tidak ada penyesuaian kebijakan terhadap kondisi daerah seperti kami, maka risiko pemotongan anggaran di tahun berikutnya akan semakin memperberat beban fiskal,” katanya.

Untuk itu, Bupati Mahulu meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim agar persoalan tersebut dapat disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Ia berharap kebijakan fiskal ke depan dapat lebih afirmatif dan memperhatikan kondisi objektif masing-masing daerah.

Selain persoalan mandatory spending, Angela turut menyampaikan kendala terkait penyaluran dana transfer kepada Pemerintah Kabupaten Mahulu. Sejumlah dana, termasuk dana kurang salur dan bantuan keuangan (Bankeu) senilai Rp5 miliar, hingga kini masih belum diterima pemerintah daerah.

“Kami juga masih menunggu realisasi dana kurang salur serta bantuan keuangan yang hingga saat ini belum kami terima. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah,” ungkapnya.

Rakor tersebut diawali dengan arahan Gubernur Kaltim, kemudian dilanjutkan pemaparan mengenai kondisi pendapatan daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), serta bantuan keuangan daerah oleh Kepala BPKAD Kaltim dan Plt Kepala Bapenda Kaltim.

Pembahasan kemudian berkembang melalui sesi diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada para kepala daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan strategis dan kebutuhan fiskal di wilayah masing-masing.

Keikutsertaan Pemkab Mahulu dalam Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan Mahulu.

Melalui forum tersebut, Pemkab Mahulu menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan adaptif, sembari memastikan keterbatasan fiskal tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar serta percepatan pembangunan di daerah. (Adv).