Pemkab Mahulu dan Kejari Kutai Barat Perpanjang Kerja Sama Bidang Hukum, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

infoviral.id/, Mahakam Ulu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Barat resmi menandatangani Perpanjangan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama di Bidang Hukum sebagai bentuk penguatan sinergi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan akuntabel.

Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan langsung oleh Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Dr. Yon Yuviasro, di Hotel Sidodadi, Kabupaten Kutai Barat, Jumat (24/7/2026).

Perpanjangan kerja sama tersebut merupakan wujud komitmen kedua belah pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam memberikan pendampingan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan berbagai program dan kebijakan strategis daerah.

Bupati Mahulu Angela Idang Belawan mengatakan, kerja sama yang telah terjalin selama ini memberikan manfaat besar bagi Pemerintah Kabupaten Mahulu, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan melalui pendampingan hukum yang profesional dan berlandaskan peraturan perundang-undangan.

“Melalui penandatanganan perpanjangan nota kesepakatan ini, kami berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan Kejaksaan Negeri Kutai Barat semakin erat, semakin kuat, serta semakin produktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Angela.

Menurutnya, pendampingan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengawalan hukum diperlukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan berbagai program pembangunan agar seluruh kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Angela menjelaskan, ruang lingkup pendampingan tersebut mencakup pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan proyek-proyek strategis, hingga penyelesaian berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mahulu juga berharap kerja sama tersebut semakin memperkuat upaya pengamanan aset daerah. Dengan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat, aset milik pemerintah diharapkan memperoleh perlindungan hukum yang optimal sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga berharap Kejaksaan Negeri Kutai Barat terus memberikan Legal Opinion terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintah daerah, serta Legal Assistance pada setiap proses yang membutuhkan pendampingan hukum.

Melalui dukungan tersebut, setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Mahulu diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpanjangan nota kesepakatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten Mahulu dan Kejaksaan Negeri Kutai Barat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah yang bersih, profesional, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Adv/Prokopim).