Hadapi Ancaman Kemarau, Pemkab Mahulu Antisipasi Pasokan Pangan, BBM dan LPG

infoviral.id/, Mahakam Ulu – Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu), Suhuk, mengikuti koordinasi lintas instansi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap distribusi kebutuhan pokok, bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga keberlangsungan pelayanan publik di sejumlah wilayah Kabupaten Mahulu.

Rapat koordinasi tersebut digelar secara daring dari Ruang Rapat Wakil Bupati, Lantai III Kantor Bupati Mahakam Ulu, Senin (10/8/2026).

Turut mendampingi Wabup Suhuk, Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu Dr. Stephanus Madang, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat drg. Agustinus Teguh Santoso, Kepala Pelaksana BPBD Mahulu Agus Darmawan, Sekretaris Bapelitbangda Franciskus Hului, Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKPP Anatolius Bahalan Tigang, serta Analis Kebijakan Ahli Muda EkoSDA Indira Reisa Anggun.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim, Gubernur Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Bulog, Pertamina, serta berbagai unsur pemerintah dan lembaga di tingkat provinsi yang telah memberikan perhatian terhadap kondisi terkini di Mahulu.

Pemkab Mahulu juga menyampaikan sejumlah langkah administratif yang telah dipersiapkan sebagai tindak lanjut arahan Pemprov Kaltim, khususnya terkait permohonan cadangan beras dan pelaksanaan Gerakan Pangan, dengan tetap menyesuaikan kemampuan serta kondisi daerah.

Selain itu, Pemkab Mahulu akan menyampaikan surat kepada Pemprov Kaltim untuk menjembatani komunikasi dengan Pemerintah Pusat melalui Bappenas. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhan daerah yang terdampak keterbatasan pasokan.

Dalam rapat terungkap bahwa kondisi ketersediaan sejumlah kebutuhan pokok di ibu kota Kabupaten Mahulu mulai mendapat perhatian serius. Meskipun kondisi BBM dinilai belum berada dalam situasi yang sama, persediaan sejumlah bahan pokok mulai menipis.

“Situasi ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu saat ini sudah mulai rawan. Untuk BBM mungkin belum, tetapi untuk bahan pokok, persediaannya sudah mulai menipis,” kata Wabup Mahulu, Suhuk.

Persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan, tetapi juga kebutuhan nonpangan, termasuk BBM dan LPG. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi secara menyeluruh agar tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Perhatian khusus juga diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Keterbatasan pasokan dikhawatirkan tidak hanya memengaruhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga keberlangsungan pelayanan publik.

Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah ketersediaan solar untuk operasional pembangkit listrik PLN. Jika pasokan solar terbatas, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pelayanan ketenagalistrikan dan berdampak terhadap fasilitas pelayanan masyarakat, seperti puskesmas, sekolah, maupun layanan publik lainnya.

Selain kelistrikan, gangguan juga terjadi pada salah satu tower Telkom di Long Apari yang tidak berfungsi akibat tersambar petir. Kondisi ini turut menjadi perhatian karena keberadaan jaringan komunikasi sangat penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pelayanan pemerintahan di wilayah tersebut.

“Persoalan infrastruktur jalan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Ruas jalan menuju wilayah dalam Kabupaten Mahulu merupakan ruas jalan nasional sehingga kewenangan penanganannya berada pada Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Pemkab Mahulu berharap dapat ditemukan ruang solusi agar pemerintah daerah tetap dapat memberikan intervensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dimiliki.

Upaya tersebut dinilai penting mengingat kondisi geografis Mahulu serta potensi bencana yang dapat terjadi setiap tahun, baik banjir maupun kekeringan. Ruas Long Pakaq menuju Long Apari sebagai salah satu jalur penghubung darat memiliki posisi strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus distribusi kebutuhan pokok dan logistik ke wilayah pedalaman.

Melalui koordinasi lintas instansi tersebut, Pemkab Mahulu berharap langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi sehingga dampak musim kemarau terhadap ketersediaan kebutuhan pokok, energi, komunikasi, serta pelayanan publik dapat diminimalkan. (Adv).