RPJM Kampung Harus Selaras dengan Pembangunan Daerah

infoviral.id/, Balikpapan – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung harus selaras dengan arah pembangunan daerah dan tidak boleh berjalan sendiri.

Hal tersebut disampaikan Bupati Angela dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aparatur Pemerintahan Kampung se-Kabupaten Mahulu Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Balikpapan, Senin (10/8/2026).

Menurut Angela, keselarasan RPJM Kampung dengan RPJM Kabupaten, provinsi, hingga nasional menjadi kunci agar setiap program pembangunan memiliki arah yang jelas, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“RPJM Kampung itu tidak boleh berdiri sendiri. Harus sejalan dengan RPJM Kabupaten, provinsi, sampai nasional,” tegasnya.

Ia menilai RPJM Kampung tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administratif, tetapi harus menjadi pedoman utama dalam menentukan prioritas pembangunan di tingkat kampung.

“Kalau perencanaan tidak sinkron, maka program tidak akan maksimal. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.

Selain menekankan sinkronisasi perencanaan, Bupati Angela juga mengingatkan seluruh petinggi kampung agar disiplin dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan, pergantian perangkat kampung tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus memiliki alasan serta dasar yang jelas.

“Perangkat kampung itu sudah dilatih. Tidak bisa diganti begitu saja. Harus ada alasan yang jelas,” katanya.

Dalam pengelolaan keuangan kampung, Angela juga menegaskan bahwa petinggi memiliki posisi sebagai pengambil kebijakan, bukan sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan.

“Petinggi tidak boleh pegang uang. Itu sudah ada mekanismenya, ada bendahara dan sistemnya,” tegasnya.

Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, Bupati mendorong agar pengelolaan keuangan kampung semakin mengutamakan sistem transaksi non-tunai. Menurutnya, penerapan sistem tersebut dapat membantu meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran kampung.

Angela juga mengingatkan pentingnya pelibatan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

“Semua harus melalui musyawarah. Tidak boleh diputuskan sendiri,” singkatnya. (Adv).